PEMBAHASAN RANPERDA RTRW SOLOK SELATAN

Tiga fraksi di DPRD Solok Selatan me­min­ta perbaikan Rancangan Peratu­ran Daerah (Ran­perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) terkait pene­tapan lokasi pusat Kerajaan Rantau XII Koto Sangir. Penolakan penetapan lo­kasi pusat Keranjaan Rantau XII Koto Sangir yang di dalam Ranperda RTRW berada di Durian Tarung, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RTRW Kabupaten Solsel 2011- 2031 di ruang si­dang DPRD setempat, Kamis (11/10). Tiga fraksi tersebut ma­sing-masing Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Na­sional (F-PAN), dan Fraksi Demokrat. Sementara dua fraksi lainnya, Fraksi Golkar dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FGerindra) tidak begitu menyoalkan penetapan lokasi pusat Keran­jaan Rantau XII Koto Sangir yang di dalam Ranperda RTRW berada di Durian Tarung, Nagari Lubuk Ga­dang, Kecamatan Sangir. Ketua Fraksi PKS Armi Al-Amin didampingi juru bicara fraksi PKS Jamalus mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dikorek­si me­nyangkut Pasal 4 ayat 7 pada huruf e, dan pasal 20 ayat 3 pada huruf d tentang pene­tapan keberadaan pusat Kera­jaan Rantau XII Koto sebagai kawasan cagar budaya. “Bukan berar­ti FPKS menolak keberadaan Kerajaan Rantau XII Koto, kare­na Kabupaten Solok Sela­tan merupakan gabungan dua kerajaan besar, yaitu Kera­jaan Alam Surambi Sungai Pagu, dan Rantau XII Koto Sangir,” ucapnya. Tetapi, menurut Fraksi PKS, untuk memastikan di­ mana daerah pusat Kerajaan Rantau XII Koto, Durian Ta­rung Lubuk Gadang atau Kenagarian Abai atau tem­pat lainnya, belum ada keje­lasan dan kesepakatan dari tokoh-tokoh adat di wila­yah Kerajaan Rantau XII Koto. Ia menyebutkan, tim pan­sus tidak melibatkan ninik mamak dan tokoh-tokoh adat yang sangat berkompeten dalam membahas penetapan lokasi pusat kerajaan. Untuk itu, perlu menghadirkan ninik mamak dan tokoh adat di Kerajaan Rantau XII Koto. “Ada versi yang menga­takan bahwa pusat Kerajaan Rantau XII Koto itu berada di Nagari Abai. Sesuai dengan petatah petitih adat yang berbunyi ”waris nan bajawek pusako nan batolong”. Istilah ini menyatakan bahwa pusat Kerajaan Rantau XII Koto adalah di Nagari Abai,” urai Jamalus. “Bahkan penetapan versi Abai sudah disepakati oleh urang gadang nan batujuah, dan fakta sejarah yang bisa kita temukan sebagai pewaris kerajaan Rantau XII Koto,” katanya. Ia berharap, pasal peneta­pan lokasi Kerajaan Rantau XII Koto harus ditangguhkan. Dengan adanya ketidakpastian dan perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah dengan mengadakan kajian-kajian se­jarah dan tambo adat, semi­nar, loka karya atau kongres niniak mamak Ran­tau XII Koto, agar masalah penetapan Pusat Kerajaan XII Koto ini bisa diselesaikan dengan cermat, tepat dan akurat. Peneliti sejarah dan buda­ya di Solok Selatan, Doktor Syamsurizaldi, mengung­kapkan hasil penelitiannya pada persoalan ini mengin­dikasikan ada dua versi penen­tuan lokasi pusat Kerajaan Rantau XII Koto. Pertama, pusat kerajaan berada di Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo. Kedua, versi yang mengisyaratkan pusat Kerajaan Rantau XII Koto berada di Durian Tarung. “Kalau memang ada versi Abai, maka sudah ada tiga versi dalam penentuan lokasi pusat Kerajaan Rantau XII Koto Sangir. Dalam dunia penelitian, sah saja banyak versi asalkan didukung dengan data dan fakta sejarah,” katanya

sumber : Harian Haluan Tgl.13 Oktober 2012

Polling

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SE-SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2010-2015

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH

SE-SUMATERA BARAT MASA JABATAN 2010-2015

No

DAERAH

JABATAN

NAMA PIMPINAN

1.

Padang

Ketua

 

Maigus Nasir, S.Pd

 

2.

Bukittinggi

Ketua

 

Ali Rahman, SH, MH

3.

Sawahlunto

Ketua

 

H. Zardinal Basyir, SE

4.

Pabasko

Ketua

 

Drs. Fahrizal Alwis

5.

Kota Pariaman

Ketua

 

Drs. Syofyan Djamal

6.

Kab. Agam

Ketua

 

Drs. Alwisral Imam Zaidalllah, M.Pd

7.

Kab. Pd.Pariaman

Ketua

 

Drs. Nasrul Ilyas

8.

Kab. 50 Kota

Ketua

 

Drs.H. Abdul Malik Djamil

9.

Pasaman

Ketua

 

Ahmad Maulid Siregar

10.

Pasaman Barat

Ketua

 

Mizlan S.Pd.I

11.

Kab.Tanah Datar

Ketua

 

Drs. Fahmi Dini

12.

Kab.Solok

Ketua

 

Drs. Suharmen Thaib, MM

13.

Kab. Sijunjung

Ketua

 

Karsuli

14.

Kab.Dharmasraya

Ketua

 

Drs.H. Rusydi Abbas, MM

15.

Kab.Pessel

Ketua

 

Zamzainir, SH

16.

Kab. Mentawai

Ketua

 

Syofyan B. Amran B.BA

17.

Kota Solok

Ketua Drs. Usri Efendi

18.

Kab. Solsel

Ketua Dr. Syamsurizaldi, S.IP, SE, MM

19.

Kota Payakumbuh

Ketua Drs. H. Ashril Syamsu

 

BPM Kenalkan Program Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan itu menghadirkan narasumber dari Sekretaris Daerah Amril Bakri, Sekretaris BP3MD Syamsurizaldi, Kepala BPM, PPr dan KB Alizar Timbalan, Dasrial Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan diikuti oleh Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) dan Unit Penge­lolah Kegiatan (UPK) kecamatan dan nagari.

Kepala BPM, PPr dan KB, Alizar Timbalan dalam semiloka men­jelaskan, penanggulangan ke­miskinan berjalan efektif bila semua pihak bersinergi. Hubungan de­mikian menghasilkan masyarakat yang peduli mandiri, pemerintah daerah yang pro poor dalam kebijakan penganggaran dan kelompok peduli yang berorientasi pada tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Dijelaskan Alizar, perlu harmo­nisasi berbagai kegiatan pember­dayaan masyarakat dari skema proyek menjadi skema program melalui lokus kegiatan kecamatan yang memprioritaskan masyarakat miskin dengan prinsip dasar strategi, indikator pencapaian serta berbagai mekanisme dan prosedur.

BPM, PPr dan KB melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai gerakan nasional yang menjadi kerangka kebijakan dan acuan pelaksanaan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejehteraan masya­rakat.Senada dengan itu, Sekretaris Daerah, H. Amril Bakri menje­laskan, titik temu antara PNPM-MP dengan musyawarah perenca­naan pem­bangunan desa yang dikenal dengan Teknis Integrasi Program.

Kesatupaduan Musrenbang dengan PNPM Mandiri Pedesaan yang diharap mengena sasaran strategis. “Sasaran strategis pada peningkatan posisi tawar rakyat dalam perumusan kebijakan publik dan pengelolaan pembangunan, meningkatkan kapasitas serta peran pemerintah daerah dan ma­sya­rakat,” jelas Amril.

Keselarasan program penang­gulangan kemiskinan ikut meman­cing peningkatan peran DPRD dalam pembentukan regulasi daerah sebagai penguatan pemba­ngunan partisipatif berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dalam kegiatan itu juga dike­nal­kan kepada audien peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 66 tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Tujuan papa­ran itu agar Musrenbangdes dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Sekretaris BP3MD Solsel syam­surizaldi menjelaskan perlu­nya perencanaan yang matang. “Proses pengelompokan pendana­an usulan kegiatan di tingkat Musrenbang nagari bermula dari pemetaan permasalahan dan tindakan yang layak untuk meng­ata­sinya. Kemu­dian dibahas berdasarkan ke­sesuaian antara RPJM Nagari, RPJM Kabupaten, Renstra SKPD dan Renja SKPD,” paparnya.

Pengelompokan usulan kegia­tan berdasarkan sumber pendanaan dan memberi skala prioritas setiap usulan kegiatan. “Pengelompokan berdasarkan pendanaan ini sangat penting agar terhindar ketim­pangan antara program satu dengan lainnya, kemudian hasil Musren­bang nagari ini diusulkan ke pemerintah kecamatan untuk dibahas selanjutnya,” jelas Syam­surizaldi

Sumber:http://www.sumbarprov.go.id

Menulis Tak Cukup Hanya Paham Teori

Menulis seperti bercerita kepada orang. Bagaimana membuat orang menjadi paham dan mengerti apa yang ingin disampaikan. Agar sebuah tulisan dapat berbicara, maka harus dikemas dalam kata-kata dan kalimat  yang menarik dan enak dibaca.

Supaya mahir menulis, tidak cukup hanya dengan dari pelatihan maupun pemahaman teori-teori saja. Akan tetapi, harus ada kemauan dan semangat yang tinggi. Seorang calon penulis juga mesti mendalami praktiknya.

“80 persen keberhasilan orang bisa menulis, tergantung dari motivasi dari dalam diri penulis sendiri. Sebanyak apapun kita mengikuti pelatihan, tanpa praktik kita tidak akan mampu menjadi penulis yang baik. Menulis itu harus dilatih terus-menerus,”demikian pernyataan Montosori, nara sumber saat berlangsungnya pelatihan jurnalistik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

Bila telah merasa mahir dalam menulis, seorang penulis dapat mengukur kemampuannya dengan membandingkan karyanya dengan orang lain. Pemimpin redaksi (Pemred) Harian Padang Ekspres itu juga mengulas tentang berita investigasi atau sebuah liputan yang bertujuan membongkar informasi yang sengaja ada pihak yang menutup-nutupi.

Pelatihan jurnalistik digelar selama tiga hari (1-3 Maret) di Hotel Pesona Alam Sangir, Solsel.  Selama pelatihan berlangsung para peserta terlihat bersemangat dan antusias melakukan tanya jawab dengan nara sumber.

Mulai dari kode etik dan Undang-Undang Pers, teknik wawancara dan investigasi, serta kiat-kiat menulis sebuah berita. Materi pelatihan juga disampaikan oleh Syamsurizaldi (Ketua STIE Widyaswara Indonesia) dan Hafison (pejabat Pemkab Solsel).

Syamsurizaldi  berpesan bahwa seorang wartawan dituntut bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk. Bahan yang diperoleh, hendaknya dengan cara yang terhormat, profesional dan selalu menguji informasi.

Ketua panitia Wilson Chaniago berharap, pelatihan itu dapat menjadi modal dasar bagi peserta yang notabene-nya penulis pemula. Mereka adalah perwakilan PNPM-MP dari setiap kecamatan.

Tujuan digelarnya pelatiha, karena dalam waktu dekat PNPM-MP di Solok Selatan akan menerbitkan tabloid ‘Gema Solsel’ atau gerakan membangun Solok Selatan. Dengan adanya pelatihan jurnalistik, diharapkan muncul bibit-bibit penulis yang handal. “Nantinya, wartawan yang akan mengisi tabloid Gema Solsel adalah peserta pelatihan jurnalistik,”imbuh Wilson.

Saat ini, tabloid Gema Solsel telah menyusun struktur organisasinya. Basrial, sebagai Pemimpin Umum, Suwirman Wakil Pemimpin Umum, dan Wilson Chaniago, Pemimpin Redaksi. (nenengsih)

Sumber:solselkab.go.id